Sumber hampir semua permasalahan di negeri ini adalah KORUPSI &
KOLUSI yang terjadi di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat
DESA s/d PUSAT.
HAK-HAK kita rakyat Indonesia hampir semuanya telah TERAMPAS, yaitu
HAK-HAK untuk mendapatkan pelayanan birokrasi yang baik, perlindungan
HUKUM yang adil, FASILITAS untuk memudahkan peningkatan kesejahteraan
yang cukup, PENDIDIKAN yang murah, pelayanan KESEHATAN yang murah,
Kesempatan kerja yang besar dll.
Dana triliyunan yang harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, menjadi rebutan para KORUPTOR. Sedangkan pemberantasan
korupsi sekarang ini masih kurang maksimal, dan andaikata ada koruptor
yang berhasil di tangkap, maka sebagian besar uang yang telah dikorupsi
telah HABIS dan TIDAK BISA DIKEMBALIKAN LAGI KEPADA RAKYAT.
Ada 3 hal pokok yang WAJIB dilakukan Pemerintah & Wakil rakyat, jika memang mereka SERIUS untuk MEMBERANTAS KORUPSI, yaitu :
- HUKUM/ATURAN & SANKSI yang JELAS dan bisa membuat EFEK JERA bagi KORUPTOR.
- KEBERANIAN, KETEGASAN serta WEWENANG yang CUKUP bagi para PENEGAK HUKUM
- SISTEM KONTROL yang baik.
Dari 3 Hal WAJIB diatas, sampai detik ini belum ada yang dipenuhi oleh
PEMERINTAH & WAKIL RAKYAT, mengapa saya berpendapat demikian ?
- KORUPTOR tidak akan TAKUT/JERA jika sanksi yang diberikan seperti saat ini yaitu HANYA KURUNGAN PENJARA, karena mereka masih bisa menyimpan hartanya hasil korupsi dengan cara2 tertentu. Itupun di dalam penjara mereka masih bisa mendapatkan FASILITAS yang MEWAH (AC, Springbed, HP, Bertemu dengan istri serta lainnya, dll)
- HUKUM/ATURAN & SANKSI yang memadai, TIDAK AKAN CUKUP jika Keberanian & Ketegasan penegak hukumnya kurang. Juga WEWENANG harus memadai, tidak seperti sekarang ini yang selalu BERUSAHA DIKEBIRI oleh Kelompok atau Orang-orang tertentu.
- SISTEM KONTROL harus baik, karena jika tidak baik akan terjadi seperti sekarang ini :
- Saling FITNAH untuk menjatuhkan lawan-lawannya, sulit untuk melihat siapa sebenarnya yang salah, karena situasinya didukung oleh MEDIA yang cenderung TIDAK INDEPENDENT dan BERPIHAK.
- INDIKASI KORUPSI saat ini, bisa diketahui setelah ada LAPORAN TAHUNAN, baru bisa dilakukan penyidikan. Lalu pada saat VONIS hukuman terhadap KORUPTOR yang bersangkutan diputuskan, maka HARTA hasil korupsi SUDAH HABIS atau BERHASIL DISEMBUNYIKAN oleh para Koruptor tsb, sehingga HARTA KORUPSI tersebut hanya SEBAGIAN KECIL atau TIDAK ADA yang bisa kembali ke KAS NEGARA.
SOLUSI menurut INDONESIA BANGKIT :
1. SANKSI :
- DIMISKINKAN jika sudah terbukti bersalah.
- NAPI Tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar maupun keluarganya selama kurun waktu tertentu kecuali pembimbing Rohani.
- Dll bisa ditambahkan
2. KEBERANIAN, KETEGASAN serta WEWENANG yang CUKUP bagi para PENEGAK HUKUM
- Anggota & Ketua KPK disemua tingkatan harus orang2 yang berani berhadapan dengan siapapun dalam menegakkan hukum, termasuk terhadap Presiden & Keluarganya.
- Anggota & Ketua KPK disemua tingkatan DIPILIH/DIBERHENTIKAN oleh Dewan Mahasiswa seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan usulan dari DPR/DPRD, PEMERINTAH serta MASYARAKAT.
- KPK Diberi kewenangan PENUH dalam melakukan PENYADAPAN, serta segala hal yang diperlukan untuk PENEGAKAN HUKUM.
- Dll bisa ditambahkan
3. SISTEM KONTROL
- Diterapkan Sistem "TRANSPARANSI KEUANGAN & BIROKRASI secara ONLINE & Up to Date" di semua bagian Pemerintahan mulai dari DESA s/d PUSAT maupun dalam lingkup DPR/DPRD. Sehingga INDIKASI KORUPSI InsyaAllah akan bisa diketahui SEDINI MUNGKIN. Karena begitu ada INPUT DATA maka KPK dan SELURUH RAKYAT INDONESIA bisa mengetahui jika ada KEJANGGALAN.
- Sehingga SELURUH RAKYAT INDONESIA akan menjadi "KPK Rakyat" yang tidak bisa lagi DISUAP oleh KORUPTOR. Dan yang lebih penting lagi RUANG GERAK KORUPTOR AKAN SEMAKIN SEMPIT.
- Dll bisa ditambahkan
Tulisan Cara Baru Memerangi Korupsi dan Kolusi ini di tulis Agus Harianto melalui Indonesia Memilih dalam rangka penyusunan kontrak politik Indonesia Bangkit untuk mengusung Capres RI 2014
Salam Perjuangan
Indonesia Bangkit
0 Response to "Cara Baru Memerangi Korupsi dan Kolusi"
Posting Komentar