Berita wacana Lelang Jabatan ala Jokowi

Sebelumnya Anda sudah membaca tentang alasan dan rencana pembahasan tentang lelang jabatan di pemda DKI dalam saran masukan kritik lelang jabatan, maka berikut ini kita akan merangkum beberapa data dan fakta yang dimuat oleh beberapa media online. Untuk memudahkan Anda menganalisanya, informasi kita kelompokan dalam 5 kategori. Hal dilakukan mengingat data dan berita yang kita dapatkan hanya melalui media online, dimana terlalu banyak informasi dan terkadang terjadi duplikasi berita. Dengan kemampuan yang sederhana kami kelompok berita tentang lelang jabatan yang antara lain adalah sebagai berikut

Adapun berita terkait dengan wacana lelang jabatan camat dan lurah sebagai aparatur negara di pemda DKI adalah sebegai berikut :

TEMPO.CO, Jakarta -,Jumat, 15 Februari 2013. Wali Kota Jakarta Barat, Burhanuddin menyampaikan 3 hal yang mendasari pelaksanaan lelang adalah kinerja yang tak sesuai target, faktor kesehatan, dan masuk dalam masa pensiun. Dan 3 hal juga yang menjadi pemilihan Camat dan Lurah yaitu Pertama, memiliki program yang jelas dan terukur. "Harus ada janji. Kalau tidak tercapai dalam waktu tertentu, dia bersedia dicopot, kedua , calon tersebut harus memiliki kemampuan akademis yang baik. Dan yang tak kalah penting memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ketiga si calon lurah dan camat harus sehat secara jasmani maupun mental. "Jangan sampai sakit-sakitan. Harus bisa "lari kencang" sesuai dengan program gubernur saat ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa rencana seleksi dan promosi terbuka (lelang jabatan) akan dilakukan terkonsep. Semuanya telah melewati rencana dan tahapan perencanaan yang terstruktur. "Yang jelas setiap kita bertindak itu ada konsepnya, ada perencanaannya. Kita ini bukan malamnya mikir, paginya bertindak, tapi semuanya terkonsep," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3/2013). Basuki Wakil Gubernur juga menjamin keterbukaan dalam proses yang secara teknis akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut. Termasuk memberi kesempatan pada semua PNS untuk berkompetisi sehat mengajukan diri sebagai lurah dan camat. Tolak ukur penilaian adalah visi, misi, dan evaluasi kinerja

Suara pembaharuan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Istilah lelang jabatan pun, saat ini diganti menjadi Seleksi dan Promosi Terbuka."Lelang jabatan sampai pembentukan timnya. Saat ini baru pendataan, siapa yang ikut, siapa timnya. Namanya sekarang bukan lelang jabatan, seleksi dan promosi terbuka," ujarnya di Balai Kota, Kamis (14/3)

Tanggal 21 Maret 2013 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta, I Made Karmayoga, di Balai Kota Jakarta melalui Tempo.co menyampaikan "Dua minggu lagi cukup buat menyiapkan seleksi," lanjutnya “sosialisasi ke kelurahan dan kecamatan sudah berlangsung. Persiapan pun sudah melibatkan profesional dari berbagai kelembagaan. Nantinya, sistem akan lebih banyak bersifat online. Lelang jabatan akan dimulai April hingga Juni 2013 mendatang. Dengan ini berarti DKI akan menjadi percontohan bagi daerah lain untuk melakukan hal serupa. Nantinya, bakal ada 311 jabatan yang akan dilelang. Empat puluh empat di antaranya untuk jabatan camat, sementara 267 lainnya untuk jabatan lurah.”

JPPN. com JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan melakukan lelang jabatan untuk camat dan lurah serta jabatan lainnya diapresiasi pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan itu merupakan realisasi dari Surat Edaran MenPAN-RB No 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. "Lelang jabatan itu sejalan dengan kebijakan percepatan reformasi birokrasi, open promotion (promosi terbuka). Saya berharap ini bisa dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah paling lambat tahun 2013," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Kamis (7/2). KemenPAN-RB, lanjutnya, telah mengawali langkah itu dengan melakukan open promotion untuk jabatan Kepala BKN, Kepala LAN, Deputi ANRI, dan Staf Ahli Menteri PAN-RB akhir 2011. Saat ini instansi pemerintah yang sudah melaksanakan promosi jabatan secara terbuka antara lain, BKN, LAN dan BPKP. Kini beberapa pemda juga berencana melakukan hal serupa, antara lain DKI Jakarta. "Tahun ini, KemenPAN-RB kembali melakukan open promotion untuk tiga jabatan eselon I, yakni Deputi Kelembagaan, Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas, Deputi SDM Aparatur, serta beberapa jabatan eselon II yang lowong," ujarnya.

Rangkuman wacana berita terkait lelang jabatan ala Jokowi di Pemprov DKI adalah sebagai berikut

3 hal yang mendasari pelaksanaan lelang adalah kinerja yang tak sesuai target, faktor kesehatan, dan masuk dalam masa pensiun. 3 hasil pemilihan Camat dan Lurah yaitu Pertama, memiliki program yang jelas dan terukur (janji, tidak tercapai bersedia dicopot). Kedua, memiliki kemampuan akademis dan komunikasi yang baik, dan ketiga si calon lurah dan camat harus sehat secara jasmani maupun mental.
Rencana seleksi dan promosi terbuka (lelang jabatan) akan dilakukan terkonsep dan telah melewati rencana dan tahapan perencanaan yang terstruktur.
Basuki Wakil Gubernur menjamin keterbukaan dalam proses yang secara teknis akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan memberi kesempatan pada semua PNS untuk berkompetisi sehat mengajukan diri sebagai lurah dan camat dengan Tolak ukur penilaian adalah visi, misi, dan evaluasi kinerja
Istilah lelang jabatan pun, saat ini diganti menjadi Seleksi dan Promosi Terbuka."Lelang jabatan sampai pembentukan timnya
sosialisasi ke kelurahan dan kecamatan sudah berlangsung. Persiapan pun sudah melibatkan profesional dari berbagai kelembagaan
sistem akan lebih banyak bersifat online. Lelang jabatan akan dimulai April hingga Juni 2013 mendatang
DKI akan menjadi percontohan bagi daerah lain untuk melakukan hal serupa dimana bakal ada 311 jabatan yang akan dilelang yaitu 44 jabatan camat dan 267 jabatan lurah.
Rencana lelang Jabatan di DKI mendapat apresiasi dari Menpan, karena kebijakan tersebut merupakan realisasi Surat Edaran MenPAN-RB No 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah